Batas waktu itu diberikan berdasar surat yang diteken Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar pada 1 Juli lalu. Surat yang dikirimkan kepada penyelenggara telekomunikasi dan para importir (vendor) itu juga ditembuskan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan Dirjen Bea dan Cukai.

Konsekuensinya, menurut Gatot S Dewa Baroto, juru bicara Ditjen Postel, sertifikat alat perangkat telekomunikasi yang pernah diterbitkan Ditjen Postel terhadap semua produk BB akan dibekukan. Akibatnya, pemegang sertifikat BB untuk sementara nggak bisa melakukan impor produk itu sampai ada komitmen dan realisasi dari RIM.

Keputusan pemerintah meminta RIM membuka layanan purna jual dalam rangka melayani dan melindungi konsumen BB di Indonesia. Tapi buat masyarakat pengguna BB, nggak usah kuatir, tetap bisa makai BB-nya. Termasuk buat masyarakat yang akan membeli BB di pasaran.